Jatimundercover – Partai Koalisi Prabowo, Gerindra, PAN dan PKS mulai melakukan langkah-langkah menghalalkan segala cara untuk bisa menang di 17 April 2019 mendatang. Langkah tersebut tidak lain termasuk medukung ormas pemberontak seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk bisa kembali diakui di Indonesia.

“Yang penting bisa menang” dalam pilpres, mungkin itu yang tersemat dalam strategi pemenangan mereka. HTI yang secara subtansi gerakannya memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun tetap mereka dukung untuk melakukan banding di pengadilan.

HTI berstatus ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Hal tersebut sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, keberadaan HTI itu memang dirancang untuk menolak paham Pancasila yang merupakan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HTI berencana mengganti pemahaman Pancasila dengan konsep Khilafah. Sehingga langkah untuk membubarkan HTI adalah langkah yang tepat oleh pemerintah. “HTI itu memang sejak semula dirancang (untuk) menolak negara Pancasila,” kata Mahfud.

Bahkan, Mahfud menilai langkah pemerintah membubarkan HTI tanpa proses pengadilan itu sudah benar. Sebab, bila suatu ormas ada sebuah kecacatan administratif, maka sudah sewajarnya bila pemerintah melakukan tindakan.

Meskipun sudah jelas demikian itu, tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo tetap semangat mendukung HTI dengan alih-alih dijamin konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang. “Karena mendukung dalam arti itu adalah hal yang dijamin dalam konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/5).

Dukungan yang sama juga dilakukan oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, langkah pengajuan banding yang dilakukan HTI sudah benar. Menurutnya pembubaran HTI melalui instrumen Perppu Ormas sudah keliru sejak awal.

“Dibubarkan dulu baru mereka mencari keadilan. Harusnya kan negara mengadili dulu, seperti UU ormas dulu harusnya. Tapi kan Perppu sudah disetujui, mau tidak mau sekarang memang semua ormas tunduk kepada aturan UU yang terbaru,” kata dia.

Dibalik dukungan PKS, PAN dan Gerindra untuk HTI melakukan banding sepertinya ada upaya untuk meraup simpati dari anggota dan simpatisan HTI di Pilpres mendatang. Hal tersebut sepertinya menjadi jalan terakhir untuk bisa bersaing menang. Namun, masyarakat sudah cerdas untuk menilai itu semua.[op]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here