Jatimundercover.com  – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menanggapai persoalan adalah spanduk yang bernada provokasi “JKW Bersama PKI”. Spanduk tersebut terpasang di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Foto spanduk tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan mengundang kegaduhan masyarakat.

Menurut Karding, spanduk tersebut merupakan bentuk pelecehan kepada kepada negara atau presiden. Meski tak jelas menyebutkan Jokowi, akronim JKW sudah menjadi akronim dari Joko Widodo atau Jokowi, yang tidak lain adalah Presiden RI.

“Spanduk ini melecehkan dan menghina serta menurunkan wibawa pemerintah dalam hal ini kepala negara. Itu tidak boleh dalam konstitusi kita,” ungkap Wakil Ketua TKN itu kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Ia menyebutkan, Indonesia adalah negara presidensial di mana seorang kepala negara harus dijunjung oleh warga negaranya. Karding meminta aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bertindak tegas menyelidiki identitas pembuat dan pemasang spanduk itu.

“Bawaslu saya kira harus ambil langkah-langkah, selidiki ini dan memberi sangsi sesuai peraturan-peraturan yang ada di UU kita. Ini nggak boleh terjadi terus menerus ada spanduk provokatif,” kata Karding.

Untuk itu, Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan meminta Bawaslu segera memproses spanduk itu agar tidak terulang kejadian serupa. Ia juga meminta Bawaslu bersikap tegas untuk melarang adanya kampanye-kampanye hitam.

“Saya meminta kepada siapapun yang sengaja memasang kampanye hitam seperti itu hoax apalagi berkaitan isu Pak Jokowi PKI itu jelas saya (minta) agar (pemasang spanduk) dia insaf supaya nanti pas ajal menjemputnya nggak sesat gitu,” kata Irfan kepada wartawan.

“Karena itukan isu-isu yang usang didaur ulang pasti tidak mengena. Itu Isu Pilpres 2014 dan itu tidak terbukti. Cobalah melakukan isu-isu produktif kepada publik. Isu yang ada bukti dan kebenarannya,” pungkas Irfan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here