Surat Edaran Menpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

jatimundercover.com, Solo – Pernikahan Kahiyang Ayu putri Presiden Joko Widodo dengan Bobby Nasution yang digelar Rabu (8/11/2017) ternyata melanggaran peraturan ayahnya sendiri.

Seperti yang diketahui, pernikahan yang dilaksanakan di solo tersebut, kurang lebih dihadiri oleh 8.000 orang dan jumlah masyarakat yang hadir mencapai puluhan ribu.

Padahal, pada awal masa jabatannya, Jokowi menginstruksikan para pejabat negara untuk menggelar pesta sederhana dengan tak lebih dari 400 orang tamu undangan.

Intruksi itu langsung di tanggapi dengan cepat oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Yuddy Chrisnandi. Ia lalu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Dalam Surat Edaran tersebut, poin 1 berbunyi: Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1.000 orang.

Namun, seperti yang dilansir kompas.com, Yuddy yang saat ini dipercaya Jokowi sebagai Duta Besar untuk Ukraina, Armenia, dan Georgia, malah terkesan membela mantan atasannta tersebut. Menurutnya, selama pesta tesebut bisa membuat kebahagiaan, dan tidak mengganggu masyarakat umum. Pesta tersebut tidak apa-apa. Termasuk pesta anak Jokowi yang menutup jalan umum, karena kirap yang melibatkan 8 Kereta Kencana.

“Itu tidak melanggar aturan,” ujar politikus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Padahal ketika ia menjabat Menpan-RB ucapannya berbeda 360 derajat seperti sekarang. Seperti yang dilansir dalam tribunnews.com, Kamis, (27/11/2014), ia menerangkan bahwa pernikahan dilarang digelar di tempat yang mewah. Hal itu merupakan terobosan agar haya hidup sederhana dapat dicontoh pemerintah dan diikuti oleh masyarakat.

Lebih lanjut, menurut Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura tersebut, menegaskan aturan juga berlaku untuk para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para pimpinan kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota Indonesia.

“Termasuk presiden dan wakil presiden. Bapak presiden juga kalau mau nikahin putrinya, ya begitu,” pungkasnya. (aim)

 

sumber:

SE bisa dilihat di http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2015/01/semenpanrb2014_13rev.pdf

Link berita http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/27/kebijakan-baru-pemerintahan-jokowi-resepsi-nikah-pejabat-dilarang-undang-lebih-400-tamu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here